Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2020

Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2020

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020, Jum’at (5/7/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurahman ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak esekutif hadir Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dalam laporan hasil kegiatan Banggar pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 yang dibacakan oleh Suhud, disebutkan bahwa pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 dilakukan secara simultan dan tidak dibahas secara terpisah, karena semua substansi yang terkandung di dalamnya saling mendukung antara kebijakan program dan plafon anggarannya.

Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2020 ini adalah melaksanakan pembangunan sesuai tema pembangunan tahun 2020 yaitu “Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketertiban Umum Untuk Mencapai Pertumbuhan Yang Berkualitas”.

Saat rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran juga disampaikan secara umum tentang kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Berkaitan dengan beberapa kebijakan tersebut dapat dilaporkan bahwa kekuatan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.929.543.460.699,83 atau mengalami penurunan sebesar Rp 468.502.462.913,17 atau 24,28% dari APBD setelah perubahan tahun 2019.

Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.943.321.085.886,51, sehingga dari total anggaran pendapatan dan jumlah belanja daerah, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp 13.777.625.186,68. Untuk menutup defisit anggaran ini akan menggunakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang mengalami surplus. (wan)