LKPJ Bupati Tahun 2018 Mulai Dibahas

LKPJ Bupati Tahun 2018 Mulai Dibahas

Reporter : Syamsul Akbar

PAJARAKAN - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun 2018 mulai dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (2/4/2019) malam.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrahman ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H.Soeparwiyono, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta Forkopimda dan BUMD/BUMN/instansi vertikal di Kabupaten Probolinggo.

Dalam nota penjelasan Bupati Probolinggo yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono itu disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara makro tahun anggaran 2018 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

"Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.186.567.263.417,55, realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.173.585.097.156,32, realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp 179.657.194.106,51 dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 4.795.525.000,00," urainya.

Dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi disampaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

"Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan di Kabupaten Probolinggo meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial," jelasnya.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

"Urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan di Kabupaten Probolinggo meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan mineral, perindustrian dan perdagangan. Urusan pemerintahan fungsi pendukung yang diselenggarakan di Kabupaten Probolinggo meliputi urusan administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan," tegasnya.

Dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Probolinggo tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2018 dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak utamanya Pimpinan dan segenap anggota DPRD, anggota Forkopimda serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Probolinggo.

"Atas nama Pemerintah Daerah pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kerjasama dan dukungan Pimpinan dan segenap anggota DPRD, dengan harapan semoga di waktu mendatang best practice, praktik terbaik dalam berkoordinasi dan berkomunikasi di antara Pemerintah Paerah dan DPRD dapat terus-menerus kita jaga dan kita tingkatkan bersama-sama," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut dibentuk Panitia Khusus (Pansus) I, II, III dan IV yang akan melakukan pembahasan atas Nota Penjelasan Bupati Tentang LKPJ tahun 2018. (wan)