Pemkab Berikan Pelatihan Akuntansi Keuangan Bagi Pengurus BUMDesa

Pemkab Berikan Pelatihan Akuntansi Keuangan Bagi Pengurus BUMDesa

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Sebagai upaya pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan pelatihan akuntansi keuangan bagi pengurus BUMDesa se-Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa hingga Rabu (2-3/7/2019).

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Supriadi ini diikuti oleh 250 orang pengurus BUMDesa yang dibagi dalam 3 (tiga) angkatan. Sebagai narasumber adalah dari instansi/lembaga terkait yang membidangi.

“Pelatihan akuntasi keuangan bagi pengurus BUMDesa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan BUMDesa kepada desa dan pengurus BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa,” kata Kasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Probolinggo Hari Purnomo.

Sementara Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Supriadi mengungkapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu unsur penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dikatakan penting, karena BUMDesa merupakan kelembagaan atau badan usaha yang memiliki legitimasi di tingkat desa untuk mengoptimalkan asset dan pemanfaatan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.

Menurut Supriadi, dalam Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdapat 4 (empat) program prioritas yang harus dikawal. Meliputi, pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan atau lebih dikenal Prudes/Prukades, pengembangan BUMDesa, pembangunan embung desa dan pembangunan sarana olahraga desa.

“Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa, kehadiran BUMDesa diharapkan menjadi sentral dan dapat memberikan penguatan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa, bukan sebagai predator yang ditakutkan banyak pihak atas keberadaannya,” jelasnya.

Supriadi menegaskan dalam hal ini BUMDesa dikembangkan seiring dengan usaha sudah ataupun yang belum dijalankan oleh masyarakat atau mengintegrasikan usaha masyarakat yang sudah berkembang. Selain dari pada itu BUMDesa dapat juga berfungsi dalam pelayanan publik seperti penyediaan air bersih, listrik, pengelolaan sampah dan sebagai wadah bagi warga masyarakat mengurangi praktek monopoli dan peran tengkulak yang merugikan masyarakat.

“Malalui pengembangan desa wisata BUMDesa dapat secara nyata berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui integrasi berbagai usaha masyarakat menunjang kegiatan desa wisata tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut Supriadi menerangkan, beragamnya jenis usaha tersebut tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi maupun potensi yang melingkupi desa itu sendiri. BUMDesa didirikan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa sehingga potensi tersebut memberi nilai tambah (added value) bagi desa dan dan juga masyarakat.

“Jika nilai tambah dari potensi itu terus dikelola secara berkelanjutan, bukan mustahil akan tercipta suatu desa yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi (competitive advantage),” tegasnya.

Supriadi menjelaskan DPMD berkepentingan terus mendorong desa agar mendirikan dan mengembangkan BUMDesa. “Sampai saat sekarang ini telah dibentuk kurang lebih 300 BUMDesa yang tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Namun dalam kenyataannya terang Supriadi, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi BUMDesa untuk dapat berperan sebagaimana fungsi yang diembannya, mulai dari alokasi permodalan, sumber daya manusia, teknologi maupun jaringan pemasaran maupun rantai pasok produk.

“Akibatnya, sebagian besar BUMDesa yang sudah didirikan di berbagai desa kurang mampu berkembang, bahkan sebagian dalam kondisi pasif. Produk-produk desa yang seyogyanya dapat difasilitasi oleh BUMDesa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang belum dapat difasilitasi dan dijalankan dengan baik,” pungkasnya. (wan)